Paringin, wartaberitaindonesia.com – Komisi I DPRD Balangan minta sistem penggajian honorer bisa disesuaikan berdasarkan ketentuan dan Setandar Satu Harga (SSH) dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).
“Setiap SKPD dapat mendata ulang honorer, untuk kesesuaian sistem penggajian yang diterapkan sesuai SSH,” pinta Anggota Komisi I DPRD Balangan, Syahbudin, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama honorer Koorwil Kecamatan lingkup Disdikbud Pemkab Balangan di Ruang Rapat DPRD setempat, Senin (20/2/2023).
“Yang kita tau ada beberapa SKPD yang sudah menerapkan sistem penggajian sesuai SSH dari BPKPAD,” tambah Syahbudin.
Diharapkannya honorer dapat terperhatikan dan tidak ada honorer yang dikecewakan dengan hal tersebut.
“Kami akan terus mengawal dan mengawasi sistem penggajian berdasarkan ketentuan yang diberlakukan,” tukasnya.
