DPRD Banjarmasin Soroti Pemadaman Bergilir, Tagih Janji Pemulihan PLN

Teks foto: Suasana dialog interaktif dalam acara Public Hearing yang diinisiasi oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin di Basement Gedung Baru DPRD, Sabtu (1/8). Forum terbuka ini mempertemukan warga, dewan, dan pihak PLN untuk menuntut percepatan pemulihan jaringan. (Foto: Ist)

DPRD Kota Banjarmasin menyerap keluhan warga terkait pemadaman listrik bergilir PLN serta menuntut kepastian ganti rugi kerugian.

Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com

Bacaan Lainnya

Pemadaman listrik bergilir yang melanda Kota Banjarmasin beberapa pekan terakhir mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Banjarmasin. Dewan menyerap langsung keluhan warga dalam agenda Public Hearing sekaligus Jalan Sehat Pagi Serap Aspirasi. Kegiatan digelar Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin di Basement Gedung Baru DPRD, Sabtu (1/8/2026).

 

Acara bertema “Pemadaman Listrik Bergilir di Kota Banjarmasin” ini menjadi wadah warga menyampaikan keluhan secara langsung. Pihak PLN juga hadir untuk menjelaskan penyebab, dampak, serta langkah nyata mengatasi masalah kelistrikan tersebut.

 

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini menegaskan persoalan ini tidak boleh disepelekan. Pemadaman merugikan hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga dunia industri. “Pemadaman listrik sangat merugikan masyarakat. Kami minta masalah ini jangan sampai berlarut-larut,” ujar Isnaini.

 

Selain mendesak pemulihan pasokan, DPRD juga menyoroti harapan warga soal ganti rugi kerugian. Menurut Isnaini, sejauh ini PLN belum memberikan ganti rugi nyata kepada pihak yang terdampak. Padahal, penggunaan genset mandiri juga memberatkan warga karena harga alat mahal dan persediaan solar yang terbatas.

 

DPRD meminta PLN percepat penanganan agar pemadaman berakhir awal Agustus sesuai janji. “Kami akan menagih janji perbaikan tersebut. Bila meleset dari jadwal, kami akan tanyakan kembali secara tegas,” tegasnya.

 

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar menyambut baik langkah dewan ini. Ia menilai forum terbuka ini penting agar masyarakat mendapat informasi jelas soal penyebab gangguan dan kepastian ganti rugi.

 

Pihak PLN menjelaskan krisis kelistrikan di Kalsel terjadi akibat gangguan teknis pada pembangkit Tanjung Power Indonesia dan SKS Listrik Kalimantan, serta jadwal perawatan rutin PLTU Asam-Asam.

 

Saat ini, perbaikan Tanjung Power Indonesia sudah selesai. Sementara itu, perbaikan SKS Listrik Kalimantan ditargetkan rampung 5 Agustus 2026, dan perawatan PLTU Asam-Asam selesai 29 Agustus 2026. Kini masyarakat Banjarmasin menunggu bukti nyata dari komitmen tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *