Anggota DPRD Banjarmasin Eddy Junaidi menyerap aspirasi warga Kelurahan Gadang terkait BPJS nonaktif serta kejelasan santunan bantuan pemakaman.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com –
Anggota DPRD Kota Banjarmasin Eddy Junaidi menyerap aspirasi warga saat kegiatan Reses. Kegiatan berlangsung di Jalan AES Nasution, Gang Syuhada RT 12, Kelurahan Gadang, Banjarmasin, Senin (13/7). Warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari layanan kesehatan hingga kebutuhan fasilitas pemakaman.
Eddy Junaidi menyebut keluhan terbanyak berkaitan dengan pelayanan Dinas Sosial. Masalah utama yang disampaikan adalah status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba tidak aktif atau hilang. “Alhamdulillah, reses berjalan lancar dan kami tampung banyak masukan. Sebagian besar menyangkut urusan Dinas Sosial, terutama kartu BPJS yang dulunya aktif lalu tiba-tiba tidak terdaftar lagi,” ujar Eddy.
Selain soal BPJS, warga juga menanyakan keberadaan program bantuan pemakaman atau alkah. Eddy menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup memastikan program tersebut masih berjalan dan warga tetap bisa mengaksesnya. “Bantuan alkah ini sangat penting. Berdasarkan informasi resmi, programnya masih ada. Pemerintah memberikan santunan sebesar Rp1 juta bagi warga yang meninggal. Kami jelaskan ini agar warga tahu dan bisa memanfaatkannya,” tambahnya.
Seluruh upaya ini mendukung visi Pemkot Banjarmasin di bawah Wali Kota H Muhammad Yamin dan Wakil Wali Kota Hj Ananda menuju Banjarmasin Maju Sejahtera.
Sementara itu, Ketua RT 12 Kelurahan Gadang Imam Saputra menyampaikan sebagian besar warganya tergolong ekonomi menengah ke bawah. Sayangnya, lingkungan mereka belum memiliki lahan pemakaman yang layak. “Warga di sini mayoritas kurang mampu. Kami belum punya tempat pemakaman sendiri. Mohon perhatian Pemkot Banjarmasin. Kami harap aset pemerintah di Kilometer 21 bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ini,” harap Imam.
Ia juga menambahkan lahan pemakaman yang ada saat ini kondisinya masih berlumpur. Di sisi lain, harga tanah untuk perluasan makam semakin mahal. Hal ini memberatkan warga, sehingga campur tangan pemerintah kota sangat dibutuhkan segera.
