Anggota DPR RI Hj Mariana Abidin menyoroti tajam krisis air bersih PTAM Bandarmasih dan meminta Wali Kota mengambil sikap tegas demi warga.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com –
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Hj Mariana Abidin, menyoroti tajam krisis air bersih di Kota Banjarmasin. Menurutnya, ia setiap hari menerima rentetan keluhan dari masyarakat sekitar. Mayoritas warga mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan pasokan air layak konsumsi.
Secara geografis, keluhan tersebut mendominasi warga di tiga kecamatan utama. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Mereka merasakan dampak langsung dari penurunan kualitas air baku milik PTAM Bandarmasih.
Oleh karena itu sejak tanggal 22 September 2026, air yang mengalir hanya aman untuk kebutuhan tertentu. Otoritas setempat membatasi penggunaannya hanya untuk aktivitas mandi, cuci, dan kakus. Sebaliknya, mereka melarang keras warga menggunakannya untuk keperluan minum maupun memasak.
Mariana menyampaikan langkah taktisnya saat memberikan keterangan kepada awak media pada hari Senin tanggal 28 September 2026. Pihaknya berjanji akan segera meneruskan persoalan krusial ini langsung kepada Wali Kota Banjarmasin. Pasalnya akibat kondisi pelik ini, warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan yang cukup besar untuk membeli air kemasan.
Selain itu, Mariana menegaskan bahwa situasi lapangan saat ini sudah sangat memprihatinkan. Sebab, manajemen PTAM tetap menuntut masyarakat untuk membayar tagihan rekening air secara penuh. Padahal, pelayanan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar sehari-hari warga.
Dengan demikian, ia merasa memiliki tanggung jawab moril yang besar kepada konstituennya. Baginya, pemenuhan air layak konsumsi merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa tertunda lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Mariana juga membandingkan langkah mitigasi dari dua perusahaan daerah. Menurut pandangannya, PTAM Intan Banjar terbukti jauh lebih responsif dan inovatif dalam mencari jalan keluar.
Oleh sebab itu, ia mendesak Wali Kota Banjarmasin untuk segera mengambil sikap tegas. Pemkot harus mendorong jajaran direksi PTAM Bandarmasih agar cepat menemukan solusi konkret. Dampaknya jika krisis ini berlarut-larut, beban pengeluaran rumah tangga akan melonjak dan mengganggu ekonomi lokal.
