Komisi I DPRD HSS memperdalam pembahasan Ranperda APBD 2027 dan meminta Dinkes PPKB menyajikan data transparan berbasis by name by address.
Kandangan, wartaberitaindonesia.com– Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali memperdalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 pada Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, legislatif secara khusus menyoroti besarnya alokasi anggaran yang diplot untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten HSS.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten HSS, Rahmad Iriadi, menegaskan bahwa besaran anggaran yang dikucurkan harus sebanding dengan asas manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Prioritas utama harus menyasar pada pencegahan penyakit, penanganan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan mutu pelayanan medis.
Menurut Rahmad, alokasi anggaran untuk promosi kesehatan, penanganan ibu hamil, perbaikan gizi, hingga pemenuhan kebutuhan bayi perlu diperinci secara transparan agar penggunaannya tepat sasaran.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Dinkes PPKB untuk memaparkan data berbasis by name by address, mulai dari jumlah pasti penerima manfaat, nominal bantuan, hingga durasi pemberiannya. Langkah ini dinilai penting agar penggunaan anggaran daerah dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
“Kami ingin mengetahui apakah anggaran ini memang lebih banyak untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam upaya mencegah angka kesakitan,” ujar Rahmad.
