Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten HSS menyetujui pengesahan Perda Perubahan Kedua Pajak dan Retribusi Daerah dengan sejumlah catatan strategis bagi Pemkab HSS.
Kandangan, wartaberitaindonesia.com– Juru bicara fraksi menyampaikan pendapat akhir terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kandangan, Rabu (11/11/2026). Seluruh fraksi sepakat menyetujui ranperda tersebut untuk disahkan menjadi perda dengan sejumlah catatan strategis.
Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir tujuh fraksi tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten HSS Akhmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua II Muhammad Kusasi, serta dihadiri langsung oleh Bupati HSS Syafrudin Noor.
Dalam penyampaiannya, masing-masing fraksi menitipkan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah sebelum aturan tersebut dijalankan.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS Yusperi berharap pemerintah daerah dapat menjalankan amanat perda tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat setelah resmi ditetapkan.
Sementara itu, Jubir Fraksi Nasdem Khaidir Sani berharap regulasi yang baru ditetapkan ini mampu mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia juga mendorong penerapan digitalisasi pemungutan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel, serta tetap memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM.
Senada dengan itu, Jubir Fraksi PKB Rahmad Iriadi meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan daerah yang berbasis keadilan, meningkatkan pelayanan publik, menjaga transparansi pemungutan, serta melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
Jubir Fraksi Golkar Yoga Lesmana menekankan agar pemungutan pajak dan retribusi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan humanis. Langkah tersebut dinilai penting guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Di sisi lain, Jubir Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Rizali meminta penerapan perda nantinya mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Ia mengingatkan agar upaya optimalisasi PAD tidak hanya berorientasi pada kenaikan tarif pajak dan retribusi semata.
Kemudian, Jubir Fraksi Gerindra Mutia Sylvana meminta seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk kepentingan masyarakat.
Terakhir, Jubir Fraksi Pembangunan Gelora Juni menekankan bahwa penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kemampuan daya beli masyarakat.
