DPRD Kabupaten HSS resmi menetapkan Perda Perubahan Kedua Pajak dan Retribusi Daerah guna mendongkrak PAD untuk pembangunan tanpa memberatkan masyarakat.
Kandangan, wartaberitaindonesia.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan regulasi baru ini disahkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (11/11/2026).
Ketua DPRD Kabupaten HSS, Akhmad Fahmi, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembahasan ranperda tersebut berlangsung dengan lancar hingga akhirnya disetujui bersama. Ia berharap aturan yang baru disahkan ini dapat memberikan dampak positif bagi keuangan daerah sekaligus tetap berpihak kepada warga.
“Kami berharap dengan adanya perda yang baru ini dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak terlalu membebani masyarakat,” ujar Fahmi.
Sementara itu, Bupati HSS, Syafrudin Noor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran DPRD yang telah mencurahkan perhatian, pemikiran, tenaga, serta waktu dalam proses pembahasan hingga penetapan regulasi tersebut.
Bupati menjelaskan, tahapan selanjutnya setelah penetapan di tingkat kabupaten adalah menyerahkan dokumen Perda tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menjalani proses evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan.
“Semoga dengan Perda yang baru ini kita bisa meningkatkan PAD untuk pembiayaan pembangunan yang tidak memberatkan masyarakat,” pungkas Bupati Syafrudin.
