Banggar DPRD Kota Banjarmasin bersama TAPD Pemko Banjarmasin mengebut pembahasan RAPBD 2027 hingga malam hari. Ketua DPRD Rikval Fachruri menegaskan anggaran wajib efektif dan berdampak nyata bagi warga.
Banjarmasin, wartabertaindonesia.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Murni Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Banjarmasin.
Rapat kerja tersebut digelar secara maraton sejak siang hingga malam hari. Langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD 2027 selaras dengan kebutuhan riil serta memberikan dampak nyata bagi warga kota.
Banggar DPRD dan TAPD menargetkan pembahasan rampung pada akhir November 2026. Dengan demikian, draf anggaran tersebut dapat segera disepakati bersama dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam proses penyisirannya, setiap pos anggaran dicermati secara ketat. Efektivitas penggunaan dana, skala prioritas pembangunan, serta ketepatan sasaran menjadi tolok ukur utama yang mendapat sorotan dewan.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menegaskan bahwa pihak legislatif menaruh harapan besar pada postur anggaran mendatang. Ia ingin APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah dan mendongkrak kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap Pemko Banjarmasin dapat membelanjakan anggaran secara benar, tepat sasaran, dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat,” ujar Rikval.
Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki asas manfaat yang jelas. Oleh karena itu, pembahasan bersama TAPD tidak boleh hanya berorientasi pada formalitas penyelesaian administrasi maupun mengejar tenggat waktu pengesahan semata.
“DPRD juga menginginkan agar penggunaan APBD 2027 dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak mengabaikan kepentingan publik,” imbuhnya.
Melalui pembahasan yang intensif ini, politikus Partai Golkar tersebut berharap seluruh program pembangunan yang disepakati dapat berjalan optimal guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kualitas APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan dari seberapa besar manfaat dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
