DPRD Kota Palangka Raya Minta Pemko Tindak Lanjuti 11 Catatan KPK 

Teks : ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi

Ketua DPRD Palangka Raya Subandi mengapresiasi penetapan Palangka Raya sebagai Kota Percontohan Antikorupsi 2026 sekaligus mengingatkan Pemkot menindaklanjuti 11 catatan evaluasi KPK.

PALANGKA RAYA, wartaberitaindonesia.com– Pemerintah Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi.

Bacaan Lainnya

 

Menurut Subandi, predikat itu merupakan langkah penting sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

 

Namun, ia mengingatkan, masih ada 11 catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus menjadi perhatian serius.

 

“Terdapat 11 catatan hasil penilaian yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya. Seluruh catatan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti secara bertahap sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, serta prioritas pembenahan di lingkungan pemerintah daerah,” katanya, Rabu (18/11/2026).

 

Subandi menegaskan, catatan hasil evaluasi tersebut jangan hanya dipandang sebagai persyaratan administratif untuk memenuhi penilaian, melainkan harus menjadi bahan perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

 

Tindak lanjut terhadap 11 catatan itu, lanjutnya, membutuhkan keseriusan dan konsistensi, agar upaya menjadikan Palangka Raya sebagai Kota Percontohan Antikorupsi tidak hanya sebatas memperoleh pengakuan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui praktik pemerintahan sehari-hari.

 

“Ini membutuhkan komitmen bersama. Tidak bisa hanya pemerintah kota, tetapi seluruh pihak dan stakeholder harus ikut bekerja sama serta memiliki tanggung jawab dalam mendukung upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.

 

Ia juga menilai konsolidasi di semua lini perlu terus diperkuat. Seluruh perangkat daerah, unsur pengawasan, lembaga legislatif, hingga elemen masyarakat harus memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dalam membangun budaya antikorupsi.

 

Selain konsolidasi, mobilisasi seluruh unsur terkait juga diperlukan agar program dan langkah pembenahan berjalan secara terarah. Sinergi dan komunikasi antarpihak menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rekomendasi hasil penilaian dapat ditindaklanjuti.

 

Subandi berharap komitmen, kolaborasi, dan tanggung jawab seluruh stakeholder dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan. Dengan begitu, Palangka Raya tidak hanya berupaya menjadi Kota Percontohan Antikorupsi, tetapi juga mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *