DPRD Palangka Raya Minta Sistem Perlindungan Anak Diperkuat

Teks foto : Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi

Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Syaufwan Hadi meminta Pemkot memperkuat sistem perlindungan anak, mulai dari layanan pengaduan yang aman hingga pendampingan psikolog.

PALANGKA RAYA, wartaberitaindonesia.com – DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota (Pemko) meningkatkan pengawasan dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, hingga perundungan.

Bacaan Lainnya

 

Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai sistem perlindungan anak harus diperkuat, mulai dari pencegahan, layanan pengaduan, hingga pemulihan korban.

 

Menurutnya, layanan pengaduan saat ini harus benar-benar mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, aman, dan menjamin kerahasiaan identitas anak korban. Tanpa jaminan itu, masyarakat akan takut melapor dan kasus kekerasan akan terus tersembunyi.

 

“Pemerintah harus memastikan layanan pengaduan mudah diakses, cepat, aman, serta menjamin kerahasiaan anak yang menjadi korban,” kata Syaufwan, Selasa (18/11/2026).

 

Syaufwan menegaskan penanganan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya lewat sosialisasi. Korban membutuhkan pendampingan nyata dari psikolog dan pekerja sosial agar bisa pulih dari trauma, kembali bersekolah, dan kembali bersosialisasi secara normal.

 

Ia juga mengajak keluarga dan sekolah menjadi benteng pertama perlindungan anak. Lingkungan terdekat dinilai paling menentukan dalam mencegah anak menjadi korban kekerasan, putus sekolah, eksploitasi, maupun perundungan.

 

“Jangan sampai masih ada anak-anak yang mengalami kekerasan, putus sekolah, eksploitasi maupun perundungan. Semua pihak harus ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak,” tegasnya.

 

Tak kalah penting, Syaufwan menyoroti ancaman baru di ruang digital, seperti perundungan siber dan eksploitasi seksual daring. Ia mendorong edukasi penggunaan teknologi yang aman bagi anak, orang tua, dan guru agar anak tidak menjadi korban di dunia maya.

 

Terakhir, ia mengingatkan agar predikat Kota Layak Anak tidak hanya berhenti sebagai penghargaan. Programnya harus dirasakan nyata oleh masyarakat melalui jaminan keamanan, layanan pemulihan korban, dan akses pendidikan yang merata.

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *