Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Fahruri menggelar reses di Komplek Jamrud 1 RT 55 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Minggu (28/1).
Dalam kesempatan tersebut ada beberapa hal yang dipertanyakan masyarakat diantaranya infrastruktur, kamecetan, UMKM, pendidikan hingga kesehatan.
Menanggapi aspirasi tersebut, secara umum Fahruri menyampaikan bahwa bentuk regulasi itu berbeda-beda, ada otoritas yang mengaturnya, bisa di tingkat pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota, seperti halnya Undang-undang, Kepres, Peraturan Menteri, Perda, Pergub, Perwali atau Perbub.
“Kita berharap segala kebijakan pemerintah itu benar-benar bisa berskala manfaat untuk rakyat,” ujarnya.
Dia menjelaskan berkaitan dengan sektor usaha kerakyatan ini dihadapkan pada persaingan yang ketat, disebabkan ramainya retail modern (minimarket) di mana hal itu diatur langsung oleh pemerintah pusat, sementara di tingkat daerah hanya bisa menjalankannya
Selain itu perihal pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan diharapkan bisa semakin mudah demi menciptakan rakyat sehat dan kuat serta generasi penerus yang handal dan berdaya saing.
“Kita menyadari usaha kerakyatan itu menjadi poin utama di sektor UMKM menjadi aspirasi terbanyak di tengah persaingan retail modern,” katanya.
Diharapkankamnya ke depan harus ada evaluasi dengan dasar pertimbangan mengarah kepada perekonomian rakyat terlebih menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.
