Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com
– Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali menyerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel, Rahmadi saat sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalsel di gedung Rumah Banjar mengatakan opini WTP ini disematkan atas dasar hasil Laporan Keuangan dari Pemprov Kalsel yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal baik material, posisi neraca, hasil usaha maupun laporan realisasi anggaran telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
“Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan BPK RI menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Kalsel yang telah mendukung upaya BPK RI dalam mewujudkan visi dan misinya, yakni menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat,” ujar Rahmadi Senin (6/5)
Wakil Gubernur Kalsel, H. Muhidin mengapresiasi seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel, tidak terkecuali seluruh SKPD yang sudah melaksanakan tugas fungsinya dengan baik khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah
Sementara itu Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK berpesan pencapaian ini merupakan prestasi bersama, tanpa adanya kolaborasi dan sinergitas yang baik maka itu sulit terwujud, oleh karena itu kesuksesan eksekutif tidak terlepas dari peran legislatif begitu pula sebaliknya.
“Kerja sama yang baik ini selalu terjaga dengan seksama serta penuh komitmen demi kesuksesan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Banua,” harapnya.
