Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selataan (Kalsel), Mustaqimah mengungkapkan hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan masukan ketika melaksanakan reses, aspirasi masyarakat yang paling banyak adalah terkait infrastruktur, baik jalan, jembatan hingga penanganan banjir.
Srhingga menurutnya perlunya melakukan kolaborasi secara intensif baik legislatif maupun eksekutif untuk merealisasikan proyeksi penanganan kinerja agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
“Pagu anggaran kegiatan di APBD sudah disahkan pada tahun anggaran 2024, untuk dilaksanakan tahun ini,” kata Mustaqimah Senin (10/3).
Mengingat Kalsel belum lama ini adanya masalah sunami hukum gratifikasi proyek fisik maka perlu adanya perhatian dan kehati-hatian dalam merealisasikan setiap program kerja ke depan.
Mustaqimah meminta data pemenang lelang atau pihak ketiga guna memastikan keabsahan yang telah diatur dalam perundang-undangan bahwa rekanan tersebut memiliki kapasitas maupun kapabilitas mumpuni.
“Ini harus dijadikan pelajaran kita semua dan paling penting skala manfaat kepada masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya
Politisi NasDem ini juga menyampaikan bahwa usulan rekan-rekan anggota DPRD lain tadi telah disampaikan ke PUPR dan mereka berjanji secepatnya meninjau lokasi usulan tersebut.
Termasuk setiap keinginan warga yang tertunda karena ada sampai tujuh kali pengajuan belum diakomodir karena solusi reses dari pokok pikira (pokir) ini belum bisa dioptimalkan
“Ya, perlu disesuaikan meski kuat keinginan anggota dewan pokir setidaknya bisa mengakomodasi hasil reses,” harapnya.
