Banjarbaru, wartaberitaindonesia.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bukan sekadar bantuan finansial. Dana ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemerataan mutu pendidikan, khususnya di sekolah swasta.
Kepala Disdikbud Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra, mengingatkan seluruh kepala sekolah penerima BOSDA agar menjaga integritas dalam pengelolaan dana tersebut.
Ia menekankan, meskipun BOSDA disalurkan kepada sekolah swasta dalam bentuk hibah, dana tersebut tetap merupakan uang negara yang wajib dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.
“Perlu saya tegaskan bahwa meskipun dana BOSDA diberikan kepada sekolah swasta dalam bentuk hibah, dana ini tetap merupakan uang negara yang pengelolaannya wajib dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Galuh Tantri Narindra, Senin (19/1/2026).
Lebih lanjut, Tantri menjelaskan bahwa perencanaan yang matang melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menjadi fondasi utama dalam pemanfaatan BOSDA. Menurutnya, RKAS tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif.
“RKAS bukan hanya dokumen administratif, tetapi peta jalan sekolah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan peserta didik, serta selaras dengan kebijakan pemerintah daerah,” tambahnya.
Dalam kegiatan asistensi yang digelar pada 18 hingga 20 Januari 2026, Disdikbud Kalsel juga menekankan pentingnya sinkronisasi data Dapodik sebagai dasar penetapan alokasi BOSDA. Sekolah diminta menyiapkan proposal BOSDA tahun 2026 dan 2027, serta laporan keuangan tahun sebelumnya untuk mendukung proses verifikasi.
Pemerintah Provinsi Kalsel berharap, melalui dukungan BOSDA, sekolah swasta dapat terus menjadi lokomotif perubahan dan melahirkan generasi Banua yang unggul, berbudaya, serta berakhlak mulia.
