Penutupan Jembatan Sungai Gampa Wasaka akibat rehabilitasi memicu kemacetan parah di Jalan Sungai Andai, Banjarmasin. Pemerhati kebijakan publik Dr. Akhmad Murjani menyarankan pembangunan jembatan darurat sepeda motor dan rekayasa lalu lintas.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Penutupan Jembatan Sungai Gampa Wasaka akibat proyek rehabilitasi memicu kemacetan parah di kawasan Jalan Sungai Andai, Banjarmasin. Kepadatan kendaraan yang terjadi pada pagi, sore, hingga malam hari ini sangat mengganggu aktivitas serta mobilitas warga.
Pemerhati kebijakan publik, Dr. Akhmad Murjani, menilai kemacetan tersebut mencerminkan belum matangnya perencanaan dinas terkait bersama pihak rekanan dalam mengantisipasi dampak penutupan jembatan.
Menurutnya, pengalihan arus kendaraan ke jalur alternatif tanpa disertai manajemen lalu lintas yang memadai justru membuat kendaraan menumpuk. Kondisi ini kian parah saat jam sibuk, ketika masyarakat berangkat dan pulang beraktivitas secara bersamaan.
Akhmad menegaskan, pemerintah daerah perlu segera menghadirkan solusi konkret di lapangan, bukan sekadar meminta masyarakat untuk bersabar.
“Salah satu opsi yang bisa diambil adalah membangun jembatan darurat khusus sepeda motor, apabila hasil kajian teknis menyatakan kondisi tersebut aman,” ujarnya.
Selain jembatan darurat, ia juga menyarankan sejumlah langkah alternatif untuk mengurai kepadatan, di antaranya:
Menyiapkan jalur alternatif yang layak dan memadai.
Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di titik-titik rawan macet.
Menerapkan rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way).
Mengatur jam operasional kendaraan berat milik proyek agar tidak melintas pada jam sibuk.
Akhmad menambahkan, evaluasi menyeluruh mutlak diperlukan agar proyek rehabilitasi infrastruktur tidak mengabaikan hak dasar masyarakat atas keselamatan, kelancaran mobilitas, dan pelayanan publik yang baik.
Pemerintah daerah bersama kontraktor pelaksana memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan setiap pekerjaan fisik dilengkapi mitigasi risiko yang terukur, sehingga hak warga dalam beraktivitas tetap terpenuhi selama masa pengerjaan proyek berlangsung.






