Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat strategi penanggulangan banjir jangka panjang melalui percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa dan pembentukan tim khusus koordinasi antarinstansi.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026, pemerintah mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur nasional.
Realisasi infrastruktur mencapai Rp142,1 triliun dari pagu total Rp402,4 triliun APBN 2025, sementara untuk 2026 pemerintah menyiapkan anggaran khusus sekitar Rp2,64 triliun untuk program pembangunan dan penyelesaian bendungan, termasuk Riam Kiwa.
Proyek waduk Riam Kiwa yang berkapasitas sekitar 69 juta meter kubik diproyeksikan dapat mengurangi risiko banjir di wilayah Kabupaten Banjar dan Barito Kuala hingga 70 persen, sekaligus mendukung irigasi pertanian, air baku, dan energi.
Skema pembebasan lahan juga terus dimatangkan melalui kolaborasi antar pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat terdampak. Pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III mempercepat negosiasi pembebasan lahan di Desa Angkipih dan Paramasan untuk mempercepat tender konstruksi.
Anggota DPRD Provinsi Kalsel Fraksi PAN, Adrizal, menyatakan bahwa selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.
“Diperlukan tim khusus penanganan banjir yang bisa mengkoordinir seluruh langkah, termasuk percepatan Riam Kiwa dan komunikasi intens dengan pemerintah pusat. Tujuan kami, Kalimantan Selatan bebas banjir atau minimal meminimalisir ketinggian air saat musim hujan,” ujarnya, Jumat (23/1/2026)
Langkah mitigasi juga mencakup normalisasi sungai, tanggap darurat, serta peningkatan sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak banjir di masa mendatang.
