Tanah Bumbu, wartaberitaindonesia.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), I Wayan Sudarma, menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melalui mekanisme DPRD.
Sikap tersebut, menurut Wayan, sejalan dengan garis kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang konsisten mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
Wayan yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanbu menilai, Pilkada tidak langsung bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi karena berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
“DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu tegak lurus dengan DPP dan secara tegas menolak wacana tersebut. Mekanisme itu secara tidak langsung menghilangkan hak kedaulatan rakyat,” ujar Wayan, Jumat (23/1/2026).
Ia menegaskan, PDI Perjuangan berkomitmen menjaga Pilkada langsung sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Menurutnya, hak memilih pemimpin tidak seharusnya sepenuhnya dialihkan kepada lembaga perwakilan.
Selain itu, Wayan juga menyoroti potensi melemahnya legitimasi kepala daerah jika dipilih melalui DPRD. Ia menilai, mandat kepemimpinan akan lebih kuat apabila diperoleh langsung dari suara rakyat.
“Legitimasi pemimpin bisa dipertanyakan jika tidak dipilih langsung oleh rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanbu tersebut.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi membuka ruang praktik politik transaksional yang berlangsung secara tertutup.
“Pemilihan oleh DPRD dikhawatirkan memicu transaksi politik di ruang tertutup, di mana kesepakatan antar partai lebih dominan dibandingkan pertimbangan kapasitas dan integritas calon,” tegasnya.
Diketahui, wacana Pilkada tidak langsung kembali mencuat seiring evaluasi sistem pemilihan kepala daerah di tingkat nasional. Dalam dinamika tersebut, PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai salah satu partai politik yang secara terbuka dan konsisten menolak perubahan dari sistem Pilkada langsung.
