Martapura, wartaberitaindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melakukan bedah proyek pembangunan Taman Cahaya Bumi Selamat (CBS) yang menelan anggaran sekitar Rp8 miliar. Langkah ini diambil guna mengevaluasi proses pelaksanaan, kelengkapan perizinan, hingga kualitas hasil pengerjaan di lapangan.
Dalam rapat koordinasi bersama pihak terkait, DPRD menyoroti aspek lisensi dan legalitas pelaksana proyek. Kepastian perizinan dinilai krusial untuk menjamin proyek berjalan sesuai regulasi dan menghindari potensi persoalan hukum di masa depan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, mendesak agar seluruh pihak yang terlibat—mulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, kontraktor, hingga pengawas—segera dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan evaluasi total.
“Semua pihak harus dipanggil dan dimintai penjelasan. Jangan sampai proyek fisik terkesan asal-asalan dan hanya mengejar target selesai,” tegas Habib Umar.
Habib Umar menambahkan, sejak Taman CBS dibuka untuk umum, muncul keluhan dari masyarakat terkait estetika dan keamanan. Salah satu yang paling disorot adalah kabel bekas instalasi listrik yang berhamburan dan menjuntai, sehingga membahayakan pengunjung, terutama anak-anak. Selain itu, genangan air di sejumlah titik taman juga memperburuk kondisi fasilitas publik tersebut.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Banjar, Habib Umar berkomitmen mengawal ketat persoalan ini. Ia berharap setiap proyek yang dikerjakan rekanan mengutamakan kualitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
