Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com –Perhatian publik terhadap kualitas demokrasi kembali menguat seiring meningkatnya kritik terhadap kinerja lembaga legislatif. Sejumlah kalangan masyarakat sipil menilai bahwa DPR RI perlu melakukan pembenahan internal guna memastikan fungsi representasi rakyat berjalan optimal.
Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK), Ahmad Zaki, menyampaikan bahwa parlemen memiliki peran vital sebagai pengimbang kekuasaan dalam sistem demokrasi. Namun, ia menyoroti adanya kecenderungan sebagian anggota legislatif yang dinilai kurang menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi utama DPR sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konstitusi tersebut, lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang harus dijalankan secara independen dan bertanggung jawab.
Pengamat politik menilai, tantangan terbesar saat ini adalah menjaga integritas lembaga di tengah dinamika politik yang kompleks. Jika fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal, maka kebijakan publik berisiko tidak melalui proses kontrol yang memadai.
Zaki menegaskan pentingnya mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Ia berharap seluruh anggota DPR dapat kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
