Paringin, wartaberitaindonesia.com – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Balangan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyampaian ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang II di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Selasa (30/6).
Secara umum, dewan menerima Raperda tersebut untuk dibahas ke tahapan selanjutnya. Meski demikian, para wakil rakyat memberikan sejumlah catatan strategis dan masukan guna mendongkrak kualitas tata kelola keuangan daerah.
Fraksi NasDem menegaskan, setiap kebijakan pemerintah daerah wajib berpijak pada hukum dan mengutamakan kepentingan publik. Penggunaan anggaran harus transparan dan akuntabel agar program pembangunan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
Penilaian senada datang dari Fraksi Demokrasi Maju. Mereka menyebut laporan pertanggungjawaban ini merupakan wujud akuntabilitas daerah. Fraksi ini meminta dokumen tersebut menjadi bahan evaluasi efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Pemkab Balangan juga didorong segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan lembaga berwenang.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memuji kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBD 2025 yang dinilai berjalan baik. Namun, PAN meminta pemda mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi anggaran belanja.
Dari podium yang sama, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak agar laporan disusun lebih komprehensif. Dokumen harus memuat detail capaian kinerja, realisasi pendapatan, hingga kejelasan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). PPP menekankan pentingnya efisiensi demi mendongkrak mutu pelayanan publik.
Terakhir, Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera mendorong penguatan program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat. Mereka meminta pemda memperkuat sistem pengendalian internal serta memaksimalkan potensi PAD.
Melalui catatan dan masukan ini, legislatif berharap Pemkab Balangan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih sehat, efektif, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
