Komisi II DPRD Kalsel meminta seluruh OPD menyusun timeline pelaksanaan program dan realisasi anggaran sejak awal tahun agar tidak menumpuk di akhir tahun.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com
– Komisi II DPRD Kalimantan Selatan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah menyusun jadwal kerja sejak awal tahun. Langkah ini penting untuk mencegah penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2027.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel dari Fraksi PKS, Firman Yusi, menegaskan hal itu dalam rapat evaluasi anggaran 2026 pada Selasa (4/8/2026). Firman menyoroti kinerja sejumlah OPD yang belum mencapai target. Serapan anggaran mereka masih di bawah 50 persen hingga Juli 2026. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan nyata dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Firman meminta OPD membagi porsi kegiatan secara seimbang antara Semester I dan Semester II. Penjadwalan yang matang memberi pemerintah daerah ruang gerak yang cukup. Mereka bisa melakukan penyesuaian melalui APBD Perubahan dengan mudah.
Selain itu, jadwal yang jelas membuat program kerja lebih terukur. Masyarakat pun bisa menikmati manfaat pembangunan secara lebih cepat. Komisi II DPRD Kalsel kini memperketat pengawasan pelaksanaan APBD. Langkah ini memastikan semua program berjalan tepat sasaran.
