Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri mendesak lurah memutakhirkan data desil bansos dan membenahi infrastruktur jalan saat reses di Surgi Mufti.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi menyebabkan warga layak menerima bantuan sosial (bansos) justru tidak terdata sebagai penerima. Ia mendesak pemerintah kelurahan untuk segera mengevaluasi dan memutakhirkan data tersebut agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Rikval saat melaksanakan kegiatan penelaahan dan penyerapan aspirasi masyarakat di RT 16, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin, Jumat (23/10). Dalam kegiatan reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan dan karut-marut penyaluran bansos.
“Dari beberapa program yang disampaikan dinas, warga menyampaikan berbagai permintaan dan aspirasi. Di antaranya terkait perbaikan jalan dan bantuan sosial,” ujar Rikval.
Terkait infrastruktur, warga meminta pemerintah kota memperbaiki jalan berlubang serta membenahi fasilitas penunjang lainnya, baik di kawasan permukiman, gang, maupun jalan utama.
Namun, persoalan data desil menjadi perhatian utama politisi tersebut. Rikval menerima langsung keluhan warga yang secara nyata layak mendapatkan bantuan, tetapi dinyatakan tidak memenuhi kriteria akibat ketidaksesuaian data desil pada sistem.
Menurut Rikval, data desil memiliki peran krusial dalam menentukan kelayakan masyarakat. Ketidakakuratan administrasi ini dinilai fatal karena dapat merenggut hak kelangsungan hidup masyarakat miskin untuk mendapatkan asistensi pemerintah.
“Kalau ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi dinyatakan tidak layak karena desilnya tidak sesuai, data tersebut harus dievaluasi kembali. Jangan sampai masyarakat kehilangan haknya hanya karena persoalan data,” tegas Rikval.
Guna menyelesaikan masalah ini, ia meminta Lurah Surgi Mufti dan seluruh lurah di Kota Banjarmasin untuk lebih aktif melakukan pendataan serta memverifikasi kondisi riil warga di wilayah masing-masing.
Ia mendorong para lurah menerapkan sistem jemput bola dengan turun langsung ke lapangan. Langkah ini penting untuk menyelaraskan data di atas kertas dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Ia berharap evaluasi menyeluruh dan pemutakhiran data desil ini dapat segera rampung, sehingga sistem jaring pengaman sosial di Kota Banjarmasin berjalan optimal dan tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dari pendataan.
