Forum Wartawan Dewan Kota (Forwadek) DPRD Banjarmasin beraudiensi ke Dewan Pers Jakarta membahas syarat verifikasi perusahaan pers, kesejahteraan wartawan, dan kemandirian konten berita.
Jakarta, wartaberitaindonesia.com – Perusahaan pers yang mengajukan status terverifikasi Dewan Pers tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan dokumen administrasi. Aspek legalitas badan hukum, kesejahteraan wartawan, hingga kemandirian produk jurnalistik menjadi syarat mutlak dalam proses penilaian.
Hal tersebut mengemuka saat Forum Wartawan Dewan Kota (Forwadek) DPRD Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melakukan audiensi ke Dewan Pers. Pertemuan tersebut secara khusus membahas verifikasi administrasi perusahaan pers guna memenuhi persyaratan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Kunjungan studi banding Forwadek yang didampingi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalsel Zainal Helmie serta jajaran Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin itu diterima langsung oleh Anggota Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi (P2R) Dewan Pers, Syariful, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Syariful menegaskan bahwa perusahaan media wajib memiliki badan hukum yang sah. Selain itu, perusahaan pers harus membuktikan pemenuhan hak pekerja melalui bukti pembayaran gaji serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Yang paling utama tentu badan hukum. Kemudian terkait kesejahteraan pekerja, termasuk gaji dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan,” ujar Syariful.
Ia mengingatkan agar seluruh berkas yang diserahkan merupakan dokumen asli dan terbaru yang mencerminkan kondisi faktual perusahaan saat proses verifikasi berlangsung.
Setelah lolos verifikasi administrasi, tim ahli atau kelompok kerja (Pokja) akan mengevaluasi kualitas konten pemberitaan. Dalam tahapan ini, Dewan Pers menyoroti tajam media yang terlalu bergantung pada siaran pers (rilis) dari instansi pemerintah maupun lembaga tertentu tanpa diimbangi liputan mandiri.
“Rilis boleh, tetapi jangan sampai menjadi mayoritas. Media harus memiliki produk jurnalistik sendiri yang dihasilkan melalui kerja wartawan,” tegasnya.
Menurut Syariful, rilis hanya berfungsi sebagai informasi awal. Wartawan tetap dituntut melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan pengumpulan data secara independen agar media tidak sekadar menjadi kepanjangan tangan bagian hubungan masyarakat (humas).
Di sisi lain, ia memastikan seluruh tahapan verifikasi tidak dipungut biaya. Perusahaan pers dilarang keras memberikan uang atau gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada tim verifikator.
“Kalau ada yang meminta biaya dalam proses verifikasi, silakan dilaporkan. Dewan Pers tidak menerima apa pun dalam proses tersebut. Kalau ditemukan, medianya juga didiskualifikasi,” tandas Syariful.
Sementara itu, Ketua Forwadek DPRD Banjarmasin, Bambang Santoso, mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk mendukung kehadiran tim verifikasi Dewan Pers di daerah melalui fasilitasi anggaran. Dukungan tersebut dinilai krusial agar lebih banyak media lokal berkesempatan mengikuti verifikasi faktual.
Bambang menilai, meningkatnya jumlah media lokal yang terverifikasi akan menciptakan ekosistem kemitraan yang sehat dan profesional dengan berbagai instansi. Namun, ia mengingatkan pengelola media bahwa kelengkapan berkas hanyalah pintu awal.
“Penilaian konten dilakukan oleh kelompok kerja atau Pokja yang berbeda. Jadi, setelah administrasi terpenuhi, baru dilakukan penilaian terhadap produk jurnalistik medianya,” pungkas Bambang.
