Ketua YLK Kalsel Dr Akhmad Murjani mempertanyakan rumah dinas Gubernur dan Wagub Kalsel di Mahligai Pancasila yang belum dihuni serta minta kejelasan anggaran.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan, Dr. Akhmad Murjani, S.H., M.H., menyoroti aset rumah dinas jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di kawasan Mahligai Pancasila yang hingga kini belum digunakan.
Murjani menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah wajib mengutamakan kepentingan publik serta akuntabilitas anggaran. Menurutnya, seluruh fasilitas yang dibangun dan dirawat menggunakan APBD harus memberikan manfaat nyata bagi jalannya pemerintahan.
“Publik berhak mengetahui alasan penundaan pemanfaatan aset dan bagaimana anggaran dikelola. Jangan sampai kondisi ini menimbulkan inefisiensi yang membebani keuangan daerah,” ujar Murjani.
Jika keterlambatan pemanfaatan ini disebabkan oleh renovasi atau kendala teknis, YLK Kalsel mendesak pemerintah daerah untuk transparan. Pemprov Kalsel diminta menjelaskan kondisi riil aset, rincian penggunaan anggaran, hingga target penyelesaian pekerjaan.
Murjani juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat untuk mengantisipasi potensi pembiayaan ganda. Hal ini mengacu pada kemungkinan adanya pengeluaran tambahan untuk hunian sementara pejabat selama rumah dinas belum siap pakai.
Lebih lanjut, ia menyarankan adanya evaluasi total jika suatu aset pemerintah terbukti tidak lagi difungsikan sesuai peruntukannya. Meski demikian, ia mengingatkan agar opsi pengalihan fungsi atau hibah tetap wajib mematuhi ketentuan hukum serta prosedur pengelolaan barang milik daerah.
Melalui sorotan ini, YLK Kalsel berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengedepankan keterbukaan, efisiensi, dan pengawasan berkala. Langkah ini krusial agar pengelolaan aset daerah benar-benar berdampak positif bagi pelayanan publik dan masyarakat Banua.
