Banjarmasin, wartabertaindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti sejumlah persoalan strategis masyarakat dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), sebanyak 27 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari legislatif dan eksekutif dievaluasi untuk menentukan skala prioritas.
Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyatakan bahwa hasil penyisiran sementara mengarah pada penetapan maksimal 20 Ranperda untuk dibawa ke rapat paripurna.
“Setelah dilakukan penyisiran, beberapa Ranperda kami tunda. Kemungkinan maksimal 20 Ranperda yang akan diusulkan dalam rapat paripurna terakhir bulan ini,” ujarnya pada Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, mengingatkan agar penetapan jumlah Ranperda mempertimbangkan kapasitas DPRD dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan pembahasan. Hal ini bertujuan agar rancangan yang ditetapkan tidak sekadar menjadi daftar program, tetapi dapat dituntaskan secara optimal.
Adapun usulan inisiatif DPRD meliputi sektor penanggulangan bencana, pengelolaan air hujan, perlindungan petani dan nelayan, transportasi, ketenagakerjaan, olahraga, serta perlindungan perempuan dan anak.
Di sisi lain, usulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mencakup bidang lingkungan hidup, pendidikan, kebudayaan, energi, pembangunan daerah, hingga pengelolaan keuangan. Seluruh usulan tersebut diseleksi berdasarkan tingkat urgensi, kewenangan daerah, dan kebutuhan masyarakat sebelum disahkan dalam rapat paripurna.
