BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi penyerapan dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla telah mencapai 50 persen atau senilai Rp15 miliar dari total alokasi Rp30 miliar.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi penyerapan dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah mencapai sekitar 50 persen, atau senilai Rp15 miliar dari total alokasi Rp30 miliar.
Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung kebutuhan operasional petugas di lapangan. Penggunaannya mencakup pembelian bahan bakar minyak (BBM), konsumsi, upah relawan, hingga pengadaan alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan pendukung lainnya.
“Optimalisasi anggaran menjadi bagian penting dalam mendukung mitigasi dan operasi pemadaman di lapangan yang berlangsung siang maupun malam,” ujar Ronny.
Ia menambahkan, dana dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui rekening Pemerintah Provinsi Kalsel dan dikelola langsung oleh BPBD sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Ronny menegaskan, seluruh pemanfaatan anggaran diarahkan untuk menunjang efektivitas pemadaman sekaligus menjamin keselamatan para petugas.
Sementara itu, terkait sisa anggaran sebesar Rp15 miliar, pihak BPBD Kalsel masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi. Langkah ini dilakukan guna memastikan penggunaan sisa dana tersebut tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.






