DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 melalui Rapat Paripurna bersama jajaran Pemkab Tanah Bumbu guna memperkuat fondasi regulasi daerah.
Batulicin, wartaberitaindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna persetujuan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu H. Hasanuddin dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif hadir diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eryanto Rais.
Membacakan sambutan Bupati, Eryanto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), atas sinergi dalam penyusunan serta pencermatan Propemperda.
Ia menjelaskan, dalam kerangka negara hukum yang demokratis, Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen yuridis utama bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan otonomi daerah, menampung kondisi khusus daerah, serta menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, pembentukan Perda wajib dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penetapan Propemperda juga harus dilakukan bersama sebelum pengesahan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Eryanto menegaskan, penyusunan Propemperda bukan sekadar prosedur administratif tahunan, melainkan instrumen pengarah kebijakan hukum daerah. Tujuannya agar setiap rancangan perda (raperda) yang dibahas pada 2027 memenuhi asas pembentukan regulasi yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna bagi masyarakat.
“Penyusunan Propemperda Tahun 2027 yang disetujui hari ini memiliki makna strategis karena terintegrasi langsung dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2030,” ujarnya.
Arah kebijakan tersebut berlandaskan visi Pemkab Tanah Bumbu, yakni BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
Seluruh raperda dalam Propemperda 2027, baik inisiatif DPRD maupun prakarsa pemerintah daerah, telah diselaraskan guna mendukung tujuh misi prioritas pembangunan daerah. Misi tersebut mencakup peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan pelatihan; layanan kesehatan; penguatan ketahanan pangan, UMKM, dan perluasan lapangan kerja; serta pembangunan infrastruktur yang merata.
Selain itu, misi lainnya meliputi penataan kota dan pembangunan desa berkelanjutan; peningkatan prestasi seni, budaya, olahraga, dan pelestarian budaya lokal; serta tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Menurut Eryanto, persetujuan ini menjadi fondasi regulasi bagi berbagai program strategis, mulai dari pelayanan dasar, ekonomi kerakyatan, penataan ruang berwawasan lingkungan, hingga reformasi birokrasi berbasis digital.
“Dengan disetujuinya Propemperda 2027, kita telah meletakkan fondasi regulasi yang kuat agar program strategis daerah memiliki kepastian hukum dan dukungan penganggaran yang terukur,” jelasnya.
Persetujuan ini menjadi awal komitmen bersama untuk ditindaklanjuti melalui kerja nyata. Untuk itu, seluruh kepala perangkat daerah pemrakarsa bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah diinstruksikan segera menyusun naskah akademik serta draf raperda secara cermat sejak dini.
Eryanto juga menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2022. Masyarakat, akademisi, tokoh adat, hingga pelaku usaha diharapkan mendapat ruang luas untuk memberi masukan pada setiap tahapan penyusunan perda.
Langkah ini memastikan produk hukum yang dihasilkan bersifat aspiratif, implementatif, serta selaras dengan kepentingan umum dan aturan yang lebih tinggi.
“Saya berharap kerja sama pemerintah daerah dan DPRD terus terpelihara demi membawa Kabupaten Tanah Bumbu semakin maju, makmur, dan beradab,” tutup Eryanto.






