Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Balangan Susun Dokumen RPKB 2026

Teks foto : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan H. Rahmi (keempat dari kanan) berfoto bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lintas sektor usai membuka Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Tahun Anggaran 2026 di Paringin, Senin (16/11). (Foto: Ist)

BPBD Kabupaten Balangan menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Tahun Anggaran 2026 guna merumuskan pedoman resmi penanganan darurat bencana di Bumi Sanggam.

Paringin, wartabertaindonesia.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Tahun Anggaran 2026, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk merumuskan pedoman resmi penanganan situasi darurat bencana di Bumi Sanggam.

Bacaan Lainnya

 

Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Balangan H. Rahmi, didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumaidil Hairi.

 

Konsultasi publik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Turut hadir perwakilan Forkopimda, Kodim 1001/HSU-Balangan, Polres Balangan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan, Manggala Agni Daops VI Tanah Laut, serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sementara itu, tim tenaga ahli dan narasumber dari SMART ID Malang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.

 

Kepala Pelaksana BPBD Balangan H. Rahmi menjelaskan, RPKB merupakan dokumen krusial yang memuat panduan komprehensif saat terjadi bencana, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta angin puting beliung.

 

“Dokumen ini mengatur secara rinci pembagian tugas, pengerahan personel dan logistik, jalur evakuasi, hingga mekanisme koordinasi antarinstansi di lapangan,” terang Rahmi.

 

Ia berharap, penyusunan RPKB yang matang dapat memaksimalkan kecepatan dan ketepatan penanganan darurat bencana, sehingga tidak ada lagi instansi yang berjalan sendiri-sendiri.

 

Melalui forum konsultasi publik ini, BPBD Balangan membuka ruang seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, saran, maupun kritik konstruktif. Tujuannya agar substansi dokumen selaras dengan kondisi riil di lapangan dan kebutuhan masyarakat.

 

“BPBD Balangan berkomitmen terus meningkatkan kesiapsiagaan serta kualitas pelayanan kebencanaan. Upaya ini tidak hanya fokus saat bencana terjadi, tetapi dimulai dari perencanaan yang matang sejak dini,” pungkasnya.

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *