Bapemperda DPRD Kalsel mengunjungi BPHN Kementerian Hukum RI di Jakarta guna memperkuat evaluasi peraturan daerah (Perda) lama agar selaras dengan hukum nasional dan kebutuhan masyarakat.
Jakarta, wartaberitaindonesia.com
– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai memperkuat evaluasi terhadap berbagai peraturan daerah (Perda) yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat saat ini.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam kunjungan kerja dan konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalsel ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rombongan Bapemperda dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi. Ia menilai, proses evaluasi terhadap Perda lama selama ini belum mendapat perhatian optimal, padahal hal tersebut sangat krusial untuk memastikan regulasi benar-benar dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, upaya pembenahan regulasi daerah perlu mencakup tiga fokus utama:
– Inventarisasi Perda usang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman.
– Penyesuaian aturan daerah yang bertentangan dengan regulasi di tingkat lebih tinggi.
– Penyempurnaan ketentuan sanksi pidana agar selaras dengan pembaruan hukum nasional.
Sementara itu, Analis Hukum Ahli Utama BPHN, Bambang Iriana Djajaatmadja, mengapresiasi langkah proaktif yang diambil oleh DPRD Kalsel.
Dalam kesempatan tersebut, BPHN turut mengusulkan agar pemerintah dan legislatif daerah mulai menerapkan review clause atau klausul evaluasi berkala dalam setiap pembentukan Perda baru.
Melalui sinergi ini, Bapemperda DPRD Kalsel berharap produk hukum yang dihasilkan tidak sekadar bertambah secara kuantitas. Regulasi daerah ditargetkan semakin berkualitas, mampu memberikan kepastian hukum, serta menjawab persoalan nyata masyarakat.






