Anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Eddy Junaidi menyoroti lemahnya pengawasan Satpol PP terhadap hotel dan penginapan menyusul terbongkarnya kasus TPPO berkedok prostitusi daring.
Banjarmasin,
– Terbongkarnya dugaan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok prostitusi daring (online) di salah satu hotel di Banjarmasin menjadi alarm keras bagi pengawasan tempat penginapan di kota ini. Anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Eddy Junaidi, menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat belum maksimal dalam mengawasi hotel, losmen, dan rumah penginapan.
Menurut Eddy, kasus tersebut membuktikan bahwa praktik prostitusi daring dan TPPO masih menjadi persoalan serius yang dapat mencoreng citra Banjarmasin sebagai kota religius.
“Diperlukan pengawasan secara berkala, terukur, dan berkelanjutan, khususnya terhadap tempat penginapan yang berpotensi disalahgunakan sebagai lokasi transaksi prostitusi daring maupun TPPO,” ujar Eddy, Rabu (19/11/2026).
Ia menilai pengawasan selama ini terkesan hanya dilakukan melalui razia insidental atau sebatas menindaklanjuti laporan masyarakat. Padahal, inspeksi seharusnya digelar secara rutin untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menjaga ketertiban umum, memeriksa kelengkapan izin usaha, serta mencegah penyalahgunaan kamar bagi anak di bawah umur maupun praktik prostitusi.
“Fokus pengawasan seperti razia di hotel dan sejenisnya harus menyasar pasangan bukan suami istri, tamu tanpa kartu identitas (KTP), anak di bawah umur, serta indikasi prostitusi,” katanya.
Politikus tersebut juga mempertanyakan sejauh mana Satpol PP melakukan pemetaan terhadap tempat penginapan yang tergolong rawan. Ia mendesak kejelasan mengenai rutinitas inspeksi serta integrasi pengawasan antara Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.
Selain penindakan dari aparat, Eddy menekankan pentingnya tanggung jawab pengelola hotel. Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis dengan mengabaikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“Pengelola harus didorong untuk memiliki prosedur pendataan tamu yang ketat serta mekanisme pelaporan apabila menemukan indikasi eksploitasi seksual atau perdagangan orang,” tuturnya.
Sebagai langkah pencegahan, Eddy menyarankan Satpol PP menerbitkan surat imbauan sekaligus memasang spanduk sosialisasi mengenai larangan praktik prostitusi di seluruh hotel, losmen, dan penginapan.
“Kasus ini semestinya menjadi momentum bagi Satpol PP Banjarmasin untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem pengawasan tempat penginapan,” pungkasnya.






