DPD Gerindra Kalsel Dukung Penuh Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden

Teks foto : Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029, Sufmi Dasco Ahmad (tengah), bersama Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan, Hj. Mariana Abidin, S.AB., M.M. (kiri), saat menghadiri acara Partai Gerindra di Banjarmasin beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)

Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan, Hj. Mariana Abidin, S.AB., M.M., bersama seluruh DPC Gerindra kabupaten/kota se-Kalsel mendorong Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden RI sesuai mekanisme konstitusional UUD 1945.

Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan, Hj. Mariana Abidin, S.AB., M.M., menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden (Cawapres) RI, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Bacaan Lainnya

 

Menurut politisi yang akrab disapa Hj. Anna tersebut, Dasco merupakan kader senior yang sangat memahami dinamika politik nasional. Saat ini, Dasco menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029.

 

“Pengalamannya di parlemen, kepemimpinan partai, serta latar belakang pendidikan hukum menjadi modal penting baginya untuk menjalankan tugas kenegaraan,” ujar Mariana dalam keterangannya.

 

Sebagai salah satu tokoh yang berkiprah sejak Gerindra berdiri pada 2008, rekam jejak Dasco dinilai sudah teruji. Ia tercatat pernah bertugas di Komisi III DPR RI dan memimpin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Di bidang akademik, Dasco juga menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dan telah dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang hukum di Universitas Pakuan.

 

Mariana menegaskan, aspirasi ini tidak hanya datang dari dirinya secara pribadi. Seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota beserta jajaran kader Partai Gerindra di Kalimantan Selatan turut menyatakan dukungan penuh agar Dasco diusung menjadi Wakil Presiden RI.

 

Meski demikian, ia menekankan bahwa penentuan pengganti wakil presiden tetap harus mengacu pada mekanisme konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.

 

Mariana berharap seluruh proses pengisian jabatan tersebut nantinya mengutamakan kepentingan rakyat, mengedepankan transparansi, serta menjaga kesinambungan pemerintahan dan stabilitas politik nasional.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *