Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Penyesuaian harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku 1 Desember 2025 mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel dari Fraksi Nasdem, Mustaqimah, menegaskan pentingnya memastikan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun laju pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap kondisi penyesuaian ini tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun begitu, kualitas BBM, ketepatan takaran tera, serta ketersediaannya harus benar-benar dijamin. Jangan sampai masyarakat sebagai konsumen dirugikan, baik secara waktu maupun finansial,” ujarnya, Selasa (2/12).
Seperti diketahui, penyesuaian harga BBM non-subsidi ditetapkan berdasarkan formulasi harga dasar yang diatur melalui regulasi Kementerian ESDM, termasuk Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Harga BBM ditentukan oleh sejumlah faktor global seperti harga minyak dunia, publikasi MOPS/Argus, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Di Kalimantan Selatan, harga BBM non-subsidi per 1 Desember 2025 tercatat sebagai berikut: Pertamax Rp13.350/liter, Pertamax Turbo Rp14.350/liter, Dexlite Rp15.300/liter, dan Pertamina Dex Rp15.600/liter. Sementara BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar tidak mengalami perubahan harga.
Mustaqimah juga menekankan pentingnya transparansi perhitungan harga serta komunikasi publik yang jelas. Selain itu, DPRD Kalsel berkomitmen memperkuat pengawasan di daerah agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan ketersediaannya tetap terjamin.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi mengantisipasi dampak penyesuaian ini, sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok dan perekonomian masyarakat tetap terjaga,” tutupnya.
