Kuala Kurun, wartaberitaindonesia.com– Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, Elvi Esie, menekankan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang menangani pendataan dan pengolahan data masyarakat, khususnya terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah-sekolah serta Kartu BPJS, agar bekerja lebih teliti dan disiplin waktu.
Program KIP dan BPJS, menurutnya ibarat “jembatan” yang menghubungkan masyarakat dengan pendidikan dan layanan kesehatan. Jika jembatan itu terlambat dibangun atau salah arah, maka warga yang seharusnya mendapat manfaat bisa tertinggal di belakang.
“Pendataan harus akurat. Jangan sampai ada siswa miskin yang berhak atas KIP justru tidak masuk data, atau ada warga kurang mampu yang tidak bisa berobat karena belum terdaftar di BPJS,” tegasnya, Senin (25/8).
Ia menambahkan, keterlambatan pengolahan data bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Seorang anak mungkin terhambat melanjutkan sekolah tanpa KIP, sementara pasien bisa kesulitan mendapatkan layanan rumah sakit tanpa BPJS.
“Ini persoalan nyata yang harus segera diantisipasi,” ujarnya.
Selain soal ketepatan waktu, DPRD juga meminta agar SOPD lebih transparan. Proses pendataan diibaratkan seperti menimbang beras
– jika timbangan tidak seimbang, hasilnya akan mengecewakan. Begitu juga dengan data, jika tidak akurat, masyarakat akan merasa dirugikan.
Untuk itu, ia mendorong SOPD bekerja sama lebih erat dengan sekolah, perangkat desa, dan pihak terkait lain, agar tidak ada warga yang terlewat dari data penerima manfaat. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memperbaiki kekurangan dan memastikan program berjalan sesuai aturan.
“Intinya, semua program ini adalah untuk masyarakat. Maka, harus tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat,” pungkasnya.
