Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby tetap mengontrol pelayanan publik daerah di sela agenda KPPD Kemendagri di Jakarta.
Banjarbaru, wartaberitaindonesia.com – Kesibukan Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, dalam mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 di Jakarta tidak menjadi penghalang untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan di Kota Idaman.
Hingga Rabu (9/9), Lisa masih menjalani rangkaian kegiatan KPPD di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Di sela-sela agenda yang padat tersebut, koordinasi dan komunikasi intensif dengan jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru diklaim tetap berjalan lancar.
Lisa menegaskan bahwa keberadaannya di luar daerah tidak akan mengurangi pengawasan terhadap pelayanan publik. Setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tetap mendapat respons cepat dari perangkat daerah.
“Saya selalu memantau keadaan dan urusan Banjarbaru. Apa yang terjadi di daerah, terutama aspirasi dan kebutuhan masyarakat, tetap menjadi perhatian utama saya,” tegas Lisa.
Ia juga meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak bersikap pasif dalam menghadapi dinamika di lapangan. Setiap instansi dituntut memiliki kepekaan sosial yang tinggi agar dapat mengambil langkah antisipatif sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar.
Bagi Lisa, keikutsertaan dalam KPPD ini justru menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinannya. Pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh selama forum tersebut diharapkan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Banjarbaru.
Sebagai informasi, KPPD Angkatan IV Tahun 2026 merupakan agenda nasional penguatan kapasitas bagi para kepala daerah di Indonesia. Forum ini tidak hanya membedah tata kelola pemerintahan, tetapi juga mencakup pembahasan strategis mengenai dinamika sosial, ekonomi, keamanan, lingkungan, serta tantangan global yang berdampak pada daerah.
Peningkatan kapasitas kepemimpinan ini diharapkan menjadi modal penting bagi Pemkot Banjarbaru untuk melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta siap menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
