Anggota DPRD Gunung Mas Apresiasi Raihan Opini WTP LKPD 2025

Teks foto :  Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Herbert Y. Asin (depan kiri), saat mengikuti Rapat Paripurna di ruang sidang DPRD setempat. (Foto: Ist)

Anggota DPRD Gunung Mas Herbert Y. Asin mengapresiasi keberhasilan Pemkab Gunung Mas meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK-RI.

Kuala Kurun,

Bacaan Lainnya

wartaberitaindonesia.com

Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Herbert Y. Asin, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas. Oleh karena itu, ia memuji raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Penghargaan prestisius ini merujuk pada hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, Herbert menilai capaian ini sebagai buah dari komitmen seluruh jajaran pemda dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan.

Keberhasilan tersebut menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan anggaran daerah telah berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, politisi Gumas ini menyampaikan terima kasih mendalam kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Kalteng. Menurutnya, lembaga auditor tersebut telah bekerja secara profesional dalam memberikan evaluasi serta rekomendasi yang sangat berharga. Di samping itu, pihak dewan berkomitmen penuh untuk terus mengawal implementasi seluruh rekomendasi tersebut demi memperkuat akuntabilitas publik.

Meskipun demikian, Herbert menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari sistem akuntansi pemerintahan. Sebaliknya, Pemkab Gunung Mas harus menjadikan raihan ini sebagai momentum emas untuk terus membenahi pengelolaan keuangan daerah. Bahkan, ia mengingatkan pentingnya penguatan sistem pengendalian intern dalam setiap proses penyusunan laporan anggaran. Langkah responsif ini wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan administrasi.

Akhirnya, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian, peningkatan transparansi fiskal ini dapat mendongkrak kepercayaan masyarakat luas secara signifikan. Pengawasan yang ketat juga memastikan bahwa manfaat program pembangunan benar-benar mengalir dan dirasakan langsung oleh seluruh warga Kabupaten Gunung Mas.

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *