Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Air Pasang Tinggi dan Gelombang Pasang (rob).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H. Rahimullah, SE dari Fraksi Golkar, mengapresiasi langkah cepat tanggap BPBD dalam menyiapkan strategi menghadapi potensi banjir rob di wilayah pesisir Kalsel.
“Upaya penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Diperlukan keterlibatan semua pihak melalui pendekatan pentahelix: pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media,” ujar Rahimullah, Rabu (8/10).
Ia menyebutkan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menempatkan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, relawan, serta dunia usaha. Karena itu, penyusunan dokumen Renkon ini menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi dan forum peduli bencana di Banua.
Menurut Rahimullah, Kalsel termasuk daerah rawan bencana, dengan enam ancaman utama: banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta gelombang pasang (rob). Meski jarang terjadi, gempa bumi juga tetap menjadi potensi ancaman.
Ia berharap strategi yang disusun tidak hanya tertuang dalam dokumen, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan, baik pemetaan potensi maupun mobilisasi sumber daya saat darurat.
“Kita ingin Kalsel benar-benar siap menghadapi bencana. Selain ikhtiar maksimal, kita juga perlu memperbanyak doa agar Banua kita dijauhkan dari bala dan bencana. Pemerintah daerah juga harus memberi dukungan berkelanjutan kepada para relawan, karena mereka garda terdepan dalam penanganan bencana,” pungkasnya.
