Sekda Banjarbaru Minta Seluruh SKPD Serius Isi Data MCSP KPK 2026

Teks foto : Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni (baris depan, tengah), bersama para peserta Rapat Koordinasi Pengisian Data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (17/11/2026). (Foto: Istimewa)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan seluruh SKPD wajib serius mendukung pengisian data MCSP KPK RI Tahun 2026 guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Banjarbaru, wartaberitaindonesia.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus serius mendukung pengisian data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2026.

Bacaan Lainnya

 

Penegasan tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Data MCSP di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (17/11/2026).

 

Sirajoni meminta setiap perangkat daerah menunjukkan komitmen dan respons cepat. Langkah ini diperlukan untuk memenuhi seluruh dokumen serta indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD.

 

Ia bahkan mempersilakan jajarannya untuk melaporkan SKPD yang tidak kooperatif atau kurang mendukung proses pemenuhan data MCSP tersebut.

 

“Jika ada pihak dari SKPD masing-masing yang tidak merespons atau tidak mendukung pelaksanaan MCSP ini, langsung laporkan. Boleh laporkan kepada saya secara langsung,” tegas Sirajoni.

 

Menurutnya, upaya pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh perangkat daerah.

 

Selain itu, Sirajoni turut menekankan pentingnya ketepatan waktu, optimalisasi pengawasan internal, serta implementasi nyata di lapangan.

 

Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru berharap pengisian data MCSP dapat berjalan optimal. Hal tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *