Jakarta, wartaberitaindonesia.com – Komisi I DPRD Provinsi Kalsel didampingi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kalsel melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri RI, Kamis (30/3).
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias
mengatakan kunker itu
untuk konsultasi “overview” Kebijakan Integrasi Data (KID) untuk kemudahan pelayanan publik.
“Keberadaan digitalisasi teknologi saat ini mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, transparansi dan biaya lebih murah.
Tidak dipungkiri hal ini mampu meningkatkan kualitas dan perubahan menyeluruh di sektor pelayanan publik yang banyak menyentuh keterkaitan kehidupan manusia,” ujarnya kepada
wartaberitaindonesia.com di sela kunker.
Oleh karena itu menurut Rachmah, cepatnya perkembangan era digital ini memaksa setiap personal mampu beradaptasi dan menerima teknologi itu, jika tidak akan tertinggal terlebih integrasi data, pelayanan hingga sistem terpadu untuk menyatukan berbagai macam bentuk layanan.
“Integrasi data mengoptimalkan manfaat digitatalisasi ini diantaranya mengakses dan menerima layanan yang simpel dan canggih bahkan bisa di mana saja, tanpa ribet atau berbelit,” katanya.
Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Data Center Disaster Recovery Center Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Adi Ariansyah mengungkapkan pemutakhiran data program Disdukcapil sudah lama disampaikan tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
“Selain itu pentingnya Disdukcapil melakukan kerjasama dengan KUA maupun Pengadilan Agama agar ketika penduduk sudah menikah atau terjadi perceraian bisa langsung dilakukan perubahan status perkawinannya di Kartu Keluarga (KK) dan KTP,” terangnya.
