Jakarta, wartaberitaindonesia.com — Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan melalui Focus Group Discussion (FGD), Selasa (14/10/2025) di Aula Badan Penghubung Provinsi Kalsel, Jalan Biliton, Jakarta Pusat, dalam upaya memperkuat sistem layanan kesehatan.
FGD dipimpin Wakil Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Habib Umar Hasan Ali Bahasyim, dihadiri anggota pansus lainnya.
Sebagai narasumber menghadirkan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, dr. Etik Retno Wiyati, MARS, MH, dan Kabid P2P Dinkes Kalsel, H. Anhar Ihwan.
Habib Umar menegaskan, FGD ini penting agar setiap pasal dalam Raperda benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan Raperda Penyelenggaraan Kesehatan berorientasi pada mutu layanan. Masukan dari Kemenkes dan Dinkes sangat berarti untuk memperkaya substansi regulasi,” ujarnya.
Selsnjutnya, dr. Etik Retno mengapresiasi langkah DPRD Kalsel yang proaktif menyusun regulasi daerah. Ia menekankan pentingnya penyelarasan dengan kebijakan nasional, khususnya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024.
“Regulasi daerah yang kuat menjadi pondasi peningkatan mutu dan pemerataan layanan kesehatan. Kemenkes siap memberikan dukungan teknis agar selaras dengan kebijakan nasional,” jelasnya.
Kemudian, H. Anhar Ihwan sebagai perwakilan dari Dinkes Kalsel menegaskan pihaknya siap bersinergi.
“Kami berharap Raperda ini mampu menjawab tantangan di lapangan, mulai dari pemerataan tenaga kesehatan, fasilitas, hingga peningkatan mutu pelayanan,” katanya.
Melalui FGD ini, Pansus IV DPRD Kalsel berharap Raperda Penyelenggaraan Kesehatan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sehat, produktif, dan sejahtera.
