Banjarbaru, wartaberitaindonesia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru menegaskan komitmennya dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2026. Kebijakan ini menekankan pada keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja, kelayakan hidup, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian daerah.
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Lisa Halaby, mengungkapkan bahwa pembahasan UMK secara mandiri ini merupakan yang perdana dilaksanakan di Kota Banjarbaru. Sebelumnya, penetapan upah minimum di wilayah tersebut selalu mengikuti kebijakan dan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Penetapan upah minimum tidak semata-mata berorientasi pada angka. Melainkan, harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha,” ujar Lisa, menekankan pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis.
Untuk diketahui, pada tahun 2025, UMK Kota Banjarbaru masih mengacu pada UMP Kalsel, yakni sebesar Rp3.496.195 per bulan. Hal ini terjadi lantaran Banjarbaru belum memiliki Dewan Pengupahan Kota, sehingga penetapan UMK sepenuhnya mengacu pada keputusan Gubernur Kalsel.
Saat ini, penetapan UMP maupun UMK tahun 2026 masih menunggu regulasi turunan dari pemerintah pusat sebagai dasar perhitungan. Proses pembahasan sendiri telah berjalan melalui forum pengupahan di tingkat provinsi, dengan mempertimbangkan beragam faktor krusial seperti inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan dunia usaha.
Pemkot Banjarbaru memastikan seluruh proses penetapan UMK akan dilakukan secara hati-hati dan berkeadilan. Apabila besaran UMK Banjarbaru Tahun 2026 telah ditetapkan, hasilnya akan disampaikan kepada Pemprov Kalsel untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
