DPRD Kalsel Kawal Proyek Air Banjarbakula Masuk APBN 2027

Teks foto : Komisi III DPRD Kalsel melakukan koordinasi dengan Direktorat Irigasi dan Rawa KemenPU di Jakarta, Kamis (6/8/2026), demi mempercepat pembangunan infrastruktur air di Kalimantan Selatan. (Foto: Ist)

Komisi III DPRD Kalsel berkonsultasi ke Ditjen SDA KemenPU guna memperjuangkan penanganan pendangkalan sungai Batola dan Pipa Banjarbakula.

Jakarta, wartaberitaindonesia.com– Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di banua. Langkah konkret dilakukan dengan menyambangi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Bacaan Lainnya

 

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana, membawa sejumlah agenda krusial. Beberapa program prioritas daerah yang dibahas meliputi:

 

– Revitalisasi sistem perpipaan Air Banjarbakula.

 

– Penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala (Batola).

 

– Pengembangan jaringan irigasi strategis.

 

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III mendesak agar proyek revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dimasukkan ke dalam skala prioritas APBN Tahun Anggaran 2027.

 

Diketahui, program vital ini sebelumnya belum berhasil mendapatkan alokasi anggaran pada sirkulasi APBN 2026.

 

“Alhamdulillah, seluruh usulan kami mendapat respons positif. Kami berharap revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dapat menjadi prioritas pada APBN 2027 sehingga kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan dapat segera terpenuhi,” ujar Achmad Maulana usai pertemuan.

 

Selain persoalan air bersih, parlemen Kalsel juga menyoroti masalah pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala. Kondisi ini dinilai telah terbengkalai dan belum tertangani secara optimal selama kurang lebih enam tahun terakhir.

 

Dampaknya fatal, yakni menurunkan kapasitas tampung aliran sungai secara drastis sekaligus memicu tingginya risiko banjir di wilayah hilir.

 

Merespons rentetan usulan tersebut, pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berkomitmen untuk segera menerjunkan tim guna melakukan pengecekan langsung di lapangan. Hasil verifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan langkah penanganan teknis yang tepat.

 

Komisi III DPRD Kalsel berharap sinergi kuat dengan pemerintah pusat ini mampu mempercepat realisasi program strategis. Muaranya adalah optimalisasi penyediaan air bersih, peningkatan kualitas irigasi pertanian, serta pengendalian banjir yang efektif di Kalimantan Selatan.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *