Anggota Komisi II DPRD Kalsel Yudistira Bayu Budjang mengingatkan Pemda agar tidak menjadikan kenaikan NTP sebagai satu-satunya ukuran kesejahteraan petani.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com –
Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2026 menjadi sinyal positif bagi sektor pertanian. Meski demikian, pengamat menilai indikator ini belum bisa menjadi satu-satunya ukuran mutlak kesejahteraan petani di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel dari Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP), Yudistira Bayu Budjang, meminta pemda melihat kondisi riil masyarakat tani secara menyeluruh. Pemerintah daerah jangan hanya terpaku pada angka agregat semata. Sebaliknya, instansi terkait wajib mengevaluasi variabel penentu lain seperti stabilitas harga panen, biaya produksi, ketersediaan pupuk, hingga daya beli rumah tangga petani.
“Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP Kalsel pada April 2026 menyentuh angka 128,99, atau naik 1,94 persen dibanding Maret. Secara agregat, daya tukar komoditas pertanian memang membaik,” ujar Yudistira di Banjarmasin.
Namun, politisi Partai Demokrat ini mengingatkan adanya ketimpangan antar-subsektor yang nyata di lapangan. Sebagai refleksi dari tahun sebelumnya, subsektor perkebunan rakyat mampu meroket hingga angka 147,13. Sementara itu, subsektor perikanan justru tertekan di bawah garis normal pada angka 98,04. Angka di bawah 100 menunjukkan bahwa pendapatan nelayan lebih kecil daripada total biaya operasional mereka.
Oleh karena itu, Yudistira mendesak pemerintah untuk segera mengintervensi pasar. Langkah ini penting guna memastikan harga komoditas tetap menguntungkan saat musim panen raya tiba. Di sisi lain, jaminan pasokan pupuk dan pengendalian biaya produksi menjadi hal krusial yang tidak boleh abai.
“Jangan hanya melihat pertumbuhan PDRB atau kenaikan NTP di atas kertas. Yang paling esensial adalah peningkatan pendapatan riil serta daya beli keluarga petani yang semakin kuat,” tegasnya.
Secara khusus, Yudistira juga menyoroti Kabupaten Barito Kuala (Batola) sebagai lumbung pangan utama di Kalsel. Ia menekankan perlunya penguatan regulasi perlindungan harga serta perbaikan infrastruktur irigasi. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran dan mempercepat program hilirisasi.
Sebagai kesimpulan, langkah-langkah strategis ini tergolong sangat mendesak demi melindungi hak para produsen pangan. Kebijakan yang tepat akan mengalirkan nilai tambah sektor pertanian langsung ke kantong petani, bukan ke tengkulak.
