Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel Firman Yusi mendorong revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008 untuk atur protokol perlindungan warga dari kabut asap.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com –
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Selatan, Firman Yusi, mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) Kalsel Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan. Legislator dari Fraksi PKS ini menilai langkah tersebut sangat mendesak. Pasalnya, kemarau ekstrem kini terus memicu peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, Firman menegaskan bahwa regulasi karhutla tidak boleh lagi hanya berfokus pada upaya pencegahan dan pemadaman. Sebaliknya, aspek perlindungan masyarakat dari dampak buruk kabut asap dan penurunan kualitas udara juga wajib memiliki payung hukum yang kuat.
“Kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai persoalan kebakaran lahan dan hutan. Namun, kita juga harus melihatnya sebagai persoalan perlindungan masyarakat,” ujar Firman.
Dengan demikian, Firman meminta penguatan protokol taktis pada tiga sektor utama dalam usulannya.
Pertama, pemerintah daerah wajib memperkuat sektor kesehatan. Mereka harus memiliki mekanisme baku untuk mengaktifkan posko kesehatan serta mendistribusikan masker secara cepat. Selain itu, pihak rumah sakit juga harus selalu siap menangani lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Kedua, sektor pendidikan memerlukan indikator kualitas udara yang jelas. Parameter ini akan menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan pembelajaran daring atau meliburkan sekolah demi melindungi siswa.
Ketika, sektor sosial harus meningkatkan kesiapsiagaan bantuan. Langkah ini penting untuk menjamin pemenuhan kebutuhan logistik bagi masyarakat yang terdampak langsung di lapangan.
Melalui revisi perda ini, Firman berharap respons pemerintah dalam menghadapi bencana karhutla ke depan bisa berjalan lebih terukur, cepat, dan tersistem. Akhirnya, daerah tidak perlu lagi bergantung pada keputusan-keputusan yang bersifat dadakan atau ad hoc.
