Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah meminta Dinas ESDM memprioritaskan bantuan pasang listrik baru (BPBL) dan air bersih dalam APBD 2027.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com –
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta Dinas ESDM untuk memprioritaskan program dasar warga. Tim kedewanan ingin instansi mengutamakan kebutuhan rakyat dalam penyusunan APBD 2027 mendatang. Oleh karena itu, pengadaan listrik dan air bersih wajib menjadi perhatian utama sebelum menjalankan program lainnya.
Selanjutnya, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menegaskan hal tersebut secara langsung di forum resmi. Beliau memimpin rapat kerja pembahasan program Dinas ESDM pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Sementara itu, agenda ini berfokus pada evaluasi efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Kemudian dalam rapat tersebut, Mustaqimah juga meminta Dinas ESDM untuk terus memperbarui progres program. Pihak dinas harus melaporkan capaian Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) secara berkala kepada pihak dewan. Pasalnya, pembaruan data ini sangat penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, ia menjelaskan langkah lanjutan dari hasil pembahasan kerja keras hari ini. Komisi III akan mengoordinasikan catatan evaluasi ini langsung dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Bahkan, mereka membuka opsi untuk mengalihkan anggaran dari kegiatan yang kurang mendesak. Kebijakan berani ini bertujuan untuk menambah kuota sambungan listrik bagi warga miskin.
Oleh sebab itu, Mustaqimah memandang kepemilikan meteran listrik mandiri memiliki nilai yang sangat krusial. Fasilitas kwh meter mandiri bukan sekadar memangkas beban efisiensi biaya bulanan bagi warga. Namun demikian, kepemilikan alat tersebut juga menyangkut faktor keselamatan jiwa yang paling utama.
Sebab, praktik menyalurkan arus listrik dari jaringan rumah tetangga sangat berbahaya bagi keselamatan. Tindakan ilegal tersebut berpotensi memicu korsleting hingga menyebabkan bencana kebakaran pemukiman. Dengan demikian, penertiban jaringan listrik mandiri ini mendatangkan asas manfaat yang besar.
Merespons permintaan tegas tersebut, Plt Kepala Dinas ESDM Kalsel, H. Endarto, memberikan klarifikasi resmi. Pihaknya memastikan bahwa penyaluran BPBL selama ini sudah mengacu pada data penerima yang valid. Petugas memproses setiap bantuan secara ketat berdasarkan nama, alamat, dan proposal pengajuan resmi.
Bahkan, Endarto menyatakan komitmen penuh Dinas ESDM Kalsel untuk mengawal program strategis ini. Instansi siap mengakomodasi kebijakan yang langsung berpihak pada pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat luas.
Sebagai catatan penutup, rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan yang sangat produktif bagi masa depan Banua. Akhirnya, sinergi yang harmonis ini sukses meletakkan fondasi kesejahteraan energi yang merata bagi rakyat.
