DPRD Kalsel Pastikan Sektor Pariwisata Tetap Prioritas di RAPBD 2027

Teks foto : Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Dinas Pariwisata, Bappeda, BPKAD, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel guna menyinkronkan skala prioritas pembangunan daerah. (Foto: Ist)

Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi meminta Dispar Kalsel jeli menyusun skala prioritas sektor pariwisata pada RAPBD 2027.

Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata tetap menjadi fokus utama dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Bacaan Lainnya

 

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani, usai memimpin rapat lanjutan bersama Dinas Pariwisata, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel, Bappeda, serta BPKAD pada Senin (6/10/2026).

 

Menurut Paman Yani, pembahasan kali ini difokuskan untuk menyinkronkan program-program prioritas dengan kemampuan fiskal daerah. Pasalnya, penyesuaian anggaran yang terjadi saat ini berdampak pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dinas Pariwisata.

 

Kendati demikian, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh mengendurkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program yang berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat.

 

“Program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama. Nanti akan kita perjuangkan kembali dalam pembahasan berikutnya agar kebutuhan yang memang krusial dapat terakomodasi,” ujar Paman Yani.

 

Lebih lanjut, legislator senior ini meminta setiap SKPD untuk lebih jeli menyusun program kerja berdasarkan skala prioritas. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan di sektor pariwisata Kalsel tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.

 

Guna mendukung hal tersebut, Komisi II DPRD Kalsel juga mendorong penguatan sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) demi menjaga keberlangsungan pariwisata Banua.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *