Dekan FH Uniska Ingatkan Pengelolaan Anggaran Karhutla Kalsel Harus Amanah dan Transparan

Teks foto : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska MAB), Dr. Afif Khalid. (Foto: Ist)

Dekan FH Uniska Dr Afif Khalid mengingatkan pejabat di Kalsel agar mengelola dana bantuan karhutla dari Presiden Prabowo secara transparan dan amanah.

Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska MAB), Dr. Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H., mengingatkan pentingnya amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.

Bacaan Lainnya

 

Afif menegaskan bahwa jabatan, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bukan justru menjadi jalan untuk memenuhi keserakahan pribadi.

 

Ia kemudian mengaitkan pesan moral tersebut dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 7, yang mengajarkan prinsip sebab-akibat atas setiap perbuatan manusia.

 

Terkait hal itu, Afif menyoroti bantuan anggaran dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk penanggulangan karhutla di Kalsel yang disebut-sebut mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Menurutnya, dana besar tersebut wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

 

“Jangan sampai ada pemikiran untuk menyelewengkan anggaran ataupun memanipulasi data. Dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan demi kepentingan rakyat,” tegas Afif.

 

Ia berharap optimalisasi penggunaan anggaran negara ini mampu memaksimalkan penanganan karhutla di lapangan, termasuk mengurangi dampak kabut asap yang selama ini mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

 

Di akhir penyataannya, Afif mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ketat dan pertanggungjawaban yang baik sangat diperlukan agar proyek kemanusiaan ini tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari.

 

Bagi Afif, integritas para pejabat di daerah menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga dengan baik.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *