Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak karhutla dan antrean BBM di DPRD Kalsel warnai perobohan pagar, sementara ORI dorong solusi pemanfaatan lubang tambang.
Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memicu aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, Kamis (22/10/2026). Aksi massa tersebut diwarnai insiden robohnya empat baris pagar besi fasilitas gedung parlemen tersebut.
Kerusakan fasilitas publik tersebut menjadi pengingat pentingnya membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat guna menyelesaikan persoalan krusial yang berdampak langsung pada hajat hidup warga.
Sebelum insiden tersebut, upaya penanganan isu lingkungan di Kalsel juga telah disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil. Pada Senin (5/10/2026), Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Rakyat Indonesia (DPD ORI) Kalsel menyerahkan naskah akademis Grand Design 20 Tahun Kalsel Mandiri Air kepada Komisi II DPRD Kalsel.
Ketua DPD ORI Kalsel, Sulkan, S.H., M.M., menyatakan bahwa gagasan tersebut menawarkan solusi pemanfaatan lubang bekas galian tambang sebagai wadah tampungan air. Program ini dirancang untuk mendukung pembasahan lahan gambut sebagai langkah mitigasi karhutla dan penanganan banjir, dengan tetap memprioritaskan kelayakan teknis serta kelestarian aspek lingkungan.
Selain mitigasi bencana, konsep kolaboratif ini juga mendorong pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan produktif.
Melalui rentetan aksi dan penyampaian aspirasi ini, pemda diharapkan segera membuka ruang pembahasan bersama secara transparan dan berkelanjutan. Penanganan karhutla dinilai memerlukan langkah pencegahan yang terstruktur, sementara karut-marut distribusi BBM bersubsidi membutuhkan pengawasan ketat serta perbaikan tata kelola yang tepat.
