Penutupan Total Jembatan Sungai Gampa Picu Kemacetan Parah di Sungai Andai, Pengamat Soroti Ketiadaan Akses Darurat

Teks foto : Pemerhati hukum dan pemerintahan, Dr Iwan Riswandie, SH, MH. (Foto: Ist)

Penutupan total akses Jembatan Sungai Gampa memicu kemacetan parah di Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Pemerhati hukum Dr. Iwan Riswandie menyoroti ketiadaan jembatan darurat dan mendesak penyediaan akses alternatif bagi warga.

Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Kemacetan parah yang melanda kawasan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, akibat penutupan total akses Jembatan Sungai Gampa untuk keperluan rehabilitasi menuai kritik. Kondisi ini membuat pengamat menyoroti ketiadaan akses darurat bagi warga terdampak.

Bacaan Lainnya

 

Pemerhati hukum dan pemerintahan, Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H., menilai pihak kontraktor dan pengawas proyek seharusnya menyiapkan jembatan darurat sejak awal agar mobilitas masyarakat tidak lumpuh.

 

Menurut Iwan, penutupan akses jalan tanpa solusi alternatif yang memadai berpotensi mengabaikan hak publik. Minimal, pihak pelaksana menyediakan jalur sementara bagi kendaraan roda dua dan pejalan kaki.

 

“Jangan sampai ada kesan bekerja semaunya. Hak masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya karena proyek pembangunan,” tegas Iwan saat memberikan keterangan, Jumat (20/11/2026).

 

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan pengerjaan proyek Jembatan Sungai Lulut beberapa waktu lalu. Kala itu, rekanan proyek menyediakan jembatan darurat dengan sistem buka-tutup bergiliran sehingga dampak kemacetan dapat diminimalkan.

 

Lebih lanjut, Iwan mengingatkan bahwa penyelenggaraan proyek infrastruktur wajib mengedepankan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 93 mengenai tujuan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

 

Ia pun mendesak pemerintah kota dan pihak pelaksana proyek untuk segera mengevaluasi rekayasa lalu lintas serta menyediakan akses alternatif. Iwan menekankan agar masyarakat tidak terus-menerus menanggung dampak pembangunan tanpa adanya perlindungan dan kepastian pelayanan publik.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *