Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Faisal Hariyadi mengkritik PT AM Bandarmasih dan pemko terkait berulangnya krisis air bersih.
Banjarmasin,
wartaberitaindonesia.com – Krisis air bersih kembali menghantui warga Kota Banjarmasin. Ironisnya, persoalan klasik ini terjadi tepat saat ibu kota Kalimantan Selatan tersebut tengah memasuki momentum bersejarah Hari Jadi ke-500 tahun.
Kondisi tersebut menuai kritik tajam dari Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, HM Faisal Hariyadi. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai PT Air Minum (AM) Bandarmasih semestinya mampu melakukan antisipasi yang jauh lebih matang terhadap ketersediaan air baku, terutama dalam menghadapi musim kemarau dan potensi intrusi air asin.
Menurut Faisal, krisis air bersih di sejumlah wilayah Banjarmasin bukan persoalan mendadak. Kondisi serupa terus berulang setiap kali kemarau berkepanjangan melanda, hingga memaksa warga mengantre demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, manajemen PT AM Bandarmasih berdalih bahwa gangguan pelayanan dipicu oleh faktor alam, yakni intrusi air asin dan menurunnya permukaan air sungai yang menyulitkan pengolahan air baku. Namun, alasan klasik ini dipertanyakan oleh legislatif karena dinilai minim strategi jangka panjang.
“Mereka mengaku kondisi ini di luar prediksi dan merupakan musibah. Tapi menurut saya, ini adalah kegagalan manajemen pengelolaan air baku. Di tengah kemajuan teknologi, kita seperti jalan di tempat,” tegas Faisal, Sabtu (5/9).
Faisal menyatakan, PT AM Bandarmasih tidak boleh hanya mengandalkan pola penanganan reaktif saat krisis sudah terjadi. Perusahaan daerah tersebut dituntut membangun sistem digital atau teknologi modern yang mampu memprediksi sekaligus mengantisipasi ancaman kelangkaan air baku.
Selain pihak manajemen, Faisal juga mengkritisi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin selaku pemilik saham utama PT AM Bandarmasih. Pemerintah daerah dianggap gagal membawa sistem pelayanan publik ke level yang lebih baik setelah persoalan ini berulang selama bertahun-tahun.
“Tahun ini Kota Banjarmasin berusia 500 tahun. Tapi pemerintah sebagai owner PT AM Bandarmasih gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya sendiri. Apakah ini kado yang bisa kita banggakan kepada masyarakat?” sindirnya.
Ia menekankan bahwa usia setengah milenium semestinya menjadi momentum bagi Pemko Banjarmasin untuk menunjukkan lompatan besar dalam pelayanan publik, bukan malah terjebak pada masalah pemenuhan hak dasar yang tak kunjung usai.
Tak hanya masalah air baku, Faisal mengungkapkan adanya laporan mengenai lemahnya distribusi air bersih ke wilayah pinggiran atau ujung Kota Banjarmasin, bahkan saat kondisi pelayanan diklaim normal.
Salah satu kendala utamanya adalah infrastruktur jaringan perpipaan PT AM Bandarmasih yang sebagian besar sudah berusia tua. Akibatnya, tekanan air tidak bisa dinaikkan secara maksimal menggunakan mesin booster karena berisiko merusak atau memecahkan pipa.
Faisal pun mendesak Wali Kota Banjarmasin segera mengambil tindakan konkret dan tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan pembiaran.
“Wali Kota harus mencari solusi. Jika masalahnya anggaran, mari duduk bersama legislatif untuk mencari jalan keluar. Kita bisa menyusun skema peremajaan pipa secara berkala, baik per wilayah maupun per jalur prioritas,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar seluruh pemangku kebijakan tidak pasrah terhadap keadaan alam. Jika perbaikan infrastruktur terus ditunda tanpa solusi konkret, kualitas pelayanan publik di Banjarmasin dikhawatirkan akan semakin memburuk.
“Jangan sampai ketika kondisi sudah semakin parah, kita baru sibuk mencari solusi. Kalau terus ditunda, kita khawatir justru akan terlambat,” pungkas Faisal.
