Banggar DPRD HSS bersama TAPD membahas KUA-PPAS 2027 dengan menyoroti pembangunan fisik, pertanian Daha, dan fasilitas kesehatan.
Kandangan, wartaberitaindonesia.com–
Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini berlangsung di Gedung DPRD HSS, Senin (10/8/2026). Dalam forum tersebut, jajaran pimpinan legislatif memberikan sejumlah catatan penting mengenai program prioritas pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten HSS Akhmad Fahmi secara khusus meminta penjelasan mendalam dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Penjelasan tersebut terkait program pembangunan fisik yang akan berjalan pada periode mendatang. Salah satu fokus utamanya adalah rencana penambahan ruang sidang dan ruang unsur pimpinan DPRD HSS.
Menurut Fahmi, penambahan fasilitas ruang rapat tersebut bertujuan menunjang efisiensi kerja legislatif. Fasilitas baru ini membuat anggota dewan dan staf tidak perlu lagi memindahkan meja serta kursi setiap kali mengadakan agenda rapat resmi.
Selain masalah infrastruktur gedung, Fahmi merespons wacana opsi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pinjaman dana oleh pemerintah daerah. Pihaknya menyatakan membuka diri dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah taktis pihak eksekutif tersebut.
“Kami siap mendukung, asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Akhmad Fahmi.
Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSS Husnan menyoroti pentingnya sektor pertanian untuk mengantisipasi potensi bencana kekeringan, khususnya di wilayah Daha Negara. Oleh karena itu, Husnan meminta Dinas Pertanian segera mengalokasikan program pembuatan sumur bor di titik-titik krusial lahan pertanian warga.
Tak hanya sektor pertanian saja, Husnan juga mendesak peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah Daha secara masif. Beliau meminta pemerintah daerah memprioritaskan penambahan dokter spesialis serta pemenuhan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Daha Sejahtera.
Langkah strategis ini dinilai sangat mendesak demi kenyamanan warga. Fasilitas baru tersebut membuat masyarakat di wilayah Daha tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke RSUD Brigjend Hasan Basry Kandangan demi mendapatkan penanganan medis.
“Kalau bisa direalisasikan di APBD Perubahan 2026, itu jauh lebih baik lagi,” ujar Husnan.
